Gaming platform ranking_Indonesia online casino_Authentic Baccarat Game_Baccarat strategy

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Indonesia membagi warna

TBlackjack calculatorak berapa lama, iBlackjack calculatorSBlackjack calculatoru tersebut lantas mendapat tanggapan dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi. Dijelaskan bahwa kabar yang beredar tak benar adanya, sebab otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun. Tak ingin masalah ini menjadi polemik di masyarakat, pihak Duta Besar Arab Saudi pun memberikan klarifikasi. Berikut jabarannya yang bisa kita simak.

Pelaksanaan ibadah haji | Credit: @alswedi07 via unsplash.com

Isu ini pun terjadi sebab ada miskomunikasi antara pemerintah dan pihak terkait. Pemerintah RI dianggap terlalu gegabah untuk mengeluarkan pernyaataan yang belum dicek kebenarannya. Di sisi lain, pihak Arab Saudi tak kunjung memberikan kepastian.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Sufmi Dasco mengaku tetap membatalkan penyelenggaraan tahun ini. Menurut dia pihak sana tak kunjung memberikan kepastian padahal batas waktu Indonesia untuk mempersiapkan haji hanya sampai 28 Mei 2021. Ia pun menyinggung soal vaksinisasi, persiapan katering bagi calon jamaah haji, pesawat, pemondokan dan lain-lain hanya dengan jangka waktu 1,5 bulan yang dianggap terlalu mepet.

“Dalam kaitan ini saya memberitahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR RI) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi,” kata Dubes Essam dalam suratnya dikutip dari Kompas.

Klarifikasi Kedutaan Besar Arab Saudi itu dijelaskan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani tertanggal 3 Juni 2021. Dalam suratnya, Essam menegaskan pernyataan Sufi Dasco dan Ace Hasan tak benar, sebab Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan aturan resmi bagi jemaah Indonesia ataupun jemaah haji lain di seluruh negara.

Adapun daftar negara yang dimaksud, diantaranya UEA, Jerman, AS, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang dengan syarat memenuhi prosedur karantina.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menjelaskan hanya ada 11 negara yang mendapat kuota haji tahun ini. Namun, kenyatannya keliru, sebab daftar tersebut hanya mengatur mengenai pelonggaran ketibaan internasional ke Saudi untuk pelancong umum, bukan untuk perjalanan haji secara khusus.

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pemberitaan Indonesia tak mendapat kuota haji di tahun 2021. Bahkan dinyatakan hanya ada 11 negara yang termasuk ke dalam daftarnya. Hal itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Agar tak salah paham dan menjadi isu liar di luar, Dubes Essam berharap agar setiap informasi yang berkaitan dengan haji terlebih dahulu dikomunikasikan pada otoritas resmi, guna mendapat informasi yang benar dan dapat dipercaya.